Membentuk Generasi Muda yang Berpegang pada Pancasila

Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah final sehingga tidak perlu diperdebatkan kembali. Para generasi muda harus didorong memaknai itu agar tidak terpengaruh paham lain yang menyesatkan.

Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya (Purn) Widodo menilai dengan situasi terbuka seperti saat ini banyak paham-paham lain masuk. Masuknya bisa melalui media sosial maupun lingkungan.

“Mau tidak mau kita dari unsur struktural terus (berusaha) bagaimana agar Pancasila meresap sebagai ideologi bangsa,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4).

Dia mencontohkan, ada siswa merasa Pancasila adalah indoktrinasi. Menurutnya, ini bisa terjadi karena ada masukan salah atau mungkin pendidikan di sekolah tidak terlalu mendalam.

“Kalau zaman dulu ada P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), ada ilmu kewiraan setelah mahasiswa. Ada wadah sendiri tentang Pancasila. Ini perlu diajarkan dengan situasi keterbukaan,” tutur Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu.

Situasi ini, lanjut Widodo, tidak terlepas dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat. Misalnya telepon genggam, jika tidak bijak justru ini bisa merusak karena begitu instan memenuhi kebutuhan sesuai pola pikir generasi muda.

“Artinya, kemajuan, keterbukaan adalah kebutuhan mau enggak mau kita para orang tua, sekolah, guru, institusi harus turun tangan. Beri ceramah turun ke daerah. Agar paham dengan ideologi yang tidak benar,” jelasnya.

Widodo berharap seluruh sekolah negeri, swasta atau asing selama gunakan negara Indonesia wajib hukumnya Pancasila, kibarkan bendera, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

“Di negara lain, anak saya di Belanda nyanyi lagu Belanda. Ini untuk merawat integritas pada negara, lama-lama akan tumbuh ideologinya,” imbuh mantan Sekjen Kemhan itu.

Yang juga harus dilakukan, kata Widodo, kalangan milenial harus bersatu membentuk komunitas, dan pemerintah perlu mewadahi. Dari sini, lanjutnya, bisa mengurangi paham asing yang mencoba masuk.

“Anak muda butuh saluran, pemerintah fasilitasi. Tapi tidak inklusif, harus benar-benar toleran,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top