Masalah Penyebaran Radikalisme Via Online Harus Menjadi Agenda Bersama Pemerintah Dan Provider Penyedia Platform

JAKARTA – Staf Ahli Menkopolhukam, Dr. Sri Yunanto menyatakan bahwa radikalisasi secara online bukan fenomena baru sehingga Pemerintah tidak bisa menangani sendirian karena perkembangan media online merupakan bagian dari kebebasan media yang bisa berpengaruh baik maupun buruk.

“Radikalisasi secara online itu sebenarnya bukan fenomena baru. Dulu ada kasus Alam Sutra dan penyerangan gereja di Medan. Itu termasuk self radicalization,” tutur Sri Yunanto di Jakarta, Selasa (11/6).

Selain itu, ungkap Yunanto, dalam banyak diskusi publik dan kejadian terorisme, juga terungkap keberadaan lone wolf (aksi terorisme yang dilakukan sendirian). Tapi, itu juga sulit dibilang lone wolf, karena bisa jadi mereka lebih dulu terkait jaringan JAD atau JAKD, baru kemudian terjadi radikalisasi melalui daring.

Menyikapi radikalisasi via daring atau medsos ini, lanjut Yunanto, pemerintah tidak bisa sendirian mengatasinya. Pasalnya, perkembangan media daring itu merupakan bagian dari kebebasan media melalui daring yang faktanya tidak hanya membawa pengaruh baik, tetapi juga pengaruh buruk seperti pornografi, perjudian, dan terorisme.

“Inilah masalahnya karena yang menanggung beban negatif itu pemerintah, sementara penyedia platform enak-enak saja. Seperti di Youtube, kalau tayangannya banyak dapat iklan pasti mereka untung, sementara kalau ada konten tentang radikalisasi ini mereka cuci tangan, baru pemerintah yang take down,” ungkapnya.

Sri Yunanto menyampaikan bahwa masalah penyebaran radikalisme via online harus menjadi agenda bersama Pemerintah dan provider penyedia platform.

Ke depan masalah ini harus jadi agenda bersama untuk mengatasinya. Pertama bagaimana mengatasi kebebasan medsos, yang kontrolnya di bawah pemerintah dengan tetap bekerja sama dengan providerpenyedia platform.

Sumber :
http://taliberita.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top