Masyarakat dan Perangkat Desa Mampu Cegah Gerakan Radikal

Peran aktif aparatur kelurahan atau desa disebut dapat mencegah merebaknya gerakan radikal dan terorisme di masyarakat. Dengan demikian, semua pihak harus menyadari hal ini sehingga mampu dioptimalkan untuk kebaikan bersama.

Penegasan tersebut diungkapkan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah, Budiyanto di sela aktifitasnya di Semarang, Sabtu (8/6).

“Karena saya mendorong pemerintah daerah untuk memassifkan sosialisasi deteksi dini masyarakat dalam mengenali dan mencegah gerakan terorisme,” katanya. Pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota se-Jawa Tengah dapat memprakarsai gerakan pemassifan pencegahan itu, lanjutnya.

Menurutnya dengan memaksimalkan peran aparatur pemerintah desa atau kelurahan bersama Babinkamtibmas (Polri) dan Babinsa (TNI) yang setiap hari berinteraksi langsung dengan elemen masyarakat akan lebih efektif dalam membatasi ruang gerak radikalisme dan terorisme. 

“FKPT Jateng bersama BNPT sudah mengawali langkah itu di beberapa kabupaten atau kota, terakhir di Salatiga dan Kota Semarang,”ujarnya

Budiyanto menjelaskan, dalam kegiatan bareng itu telah dilakukan sinkronisasi gerak langkah pencegahan terorisme yang dapat dijadikan acuan atau pedoman masyarakat ketika mencium gelagat munculnya embrio aksi teror. 

Dengan adanya acuan itu, lanjutnya, masyarakat di bawah bimbingan aparat dapat mengambil langkah awal atau pencegahan dini sesuai dengan standar prosedur yang sudah baku dan sangat aplikatif.

Dia menuturkan langkah awal itu bisa dimulai dengan peningkatan pemahaman terhadap lingkungan sosial. “Sehingga  dapat dijadikan sebagai indikator untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan dan ancaman terorisme,” jelasnya.

Dengan lebih mengenali lingkungan itu pula, terangnya, masyarakat akan tertanam sikap tanggap sosial dan waspada terhadap setiap dinamika yang berlangsung di lingkungannya. “Di sinilah sikap dan spirit kewaspadaan dini tertanam dan terbentuk di kalangan warga,” ungkapnya.

Kemudian jika tercium gelagat yang mencurigkan, sambungya, maka harus mengambil tindakan cepat melapor kepada aparat Polri atau TNI. “Laporan bisa disampaikan melalui saluran komunikasi digital atau langsung datang ke pos pelayanan aparat terdekat,” katanya.

Dalam pandangannya, kasus bom bunuh diri di Kartosuro beberapa hari lalu dapat dijadikan pelajaran. “Untuk selalu mengenali dan mengikuti perkembangan lingkungan serta menjalin interaksi aktif dengan berbagai elemen,” tuturnya.

Budiyanto membeberkan, gerakan pemassifan cegah dini itu jika direalisasikan maka secara langsung akan mendorong tertibnya administrasi lingkungan dalam skala yang terkecil di masyarakat.

Selain itu, Budiyanto menambahkan, aparatur kelurahan atau desa juga perlu melakukan koordinasi lintas sektor dalam menjalin kerja sama. “Seperti yang telah dilaksanakan oleh FKPT Jateng yang menggandeng KNPI, Ansor, dan beberapa pondok pesantren,” ungkapnya.

H. Sholahuddin Aly  selaku Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah saat dimintai keterangan menilai perlunya masyarakat dilibatkan dalam deradikalisasi. 

“Pelibatan masyarakat secara luas dalam deradikalisasi sangatlah perlu. Ini untuk meningkatkan awareness kepada publik secara meluas akan bahaya ancaman gerakan radikalisme terorisme,” kata Gus Sholah, sapaan akrabnya.

Oleh sebab itu, menurunya pelibatan perangkat atau aparatur desa atau kelurahan dalam kerja deradikalisasi bersama masyarakat sangatlah strategis. 

Selain itu, Gus Sholah juga menilai pentingnya sosialisasi bahayanya radikalisme dan terorisme di kalangan pelajar. Selain itu, untuk melakukan pengarahan di sekolah. “Mengingat belakangan ini ada kecenderungan kelompok yang terpapar gerakan radikalisme terorisme adalah generasi muda,” pungkasnya.

Sumber : http://www.laduni.id/rssaswaja/read/45156/masyarakat-dan-perangkat-desa-mampu-cegah-gerakan-radikal.html

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *