Pindahkan Ibu Kota, Jokowi Buktikan Diri Sebagai Pemimpin Rakyat

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dinilai sebagai penguatan atas identitasnya sebagai pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Keberaniannya itu akan mengubah sejarah bangsa dan memperkuat demokrasi.

“Jokowi bukanlah representasi kekuasaan adikodrati Jokow tidak lahir dari konsep tersebut. Dia menjadi pemimpin di yang dekat dengan rakyatnya. Inilah gaya kepemimpinan politik baru dari Jokowi yang kita rasakan termasuk keputusan memindahkan ibu kota,” kata inisiator Simposium Peneliti Jokowi Arief Rosyid Hasan pada diskusi bertajuk Indonesia PascaJawa di Bawah Jokowi di Teater Utan Kayu, Jakarta, Kamis (19/9).

Pada kesempatan itu hadir Pengamat Sosial Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fachry Ali, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia era Kabinet Gotong Royong Manuel Kaisiepo, Sosiolog Unversitas Gadjah Mada Aris Arif Mundayat dan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Asep Salahudin.

Menurut dia, Jokowi berhasil mengubah cara pandang kekuasaan yang sebelumnya selalu Jawa sentris menjadi Indonesia Sentris. Konsepsi Jawa memahami kekuasaan sebagai sesuatu yang sakral sehingga harus memposisikan diri berada diatas menara gading yang berjarak dengan rakyatnya.

“Jokowi bukanlah representasi kekuasaan adikodrati Jokow tidak lahir dari konsep tersebut. Dia menjadi pemimpin di yang dekat dengan rakyatnya. Inilah gaya kepemimpinan politik baru dari Jokowi yang kita rasakan,” terangnya.

Perspektif Indonesia sentris yang dipraktikan oleh Jokowi inilah yang menurutnya menjadi serangkaian fenomena kenegaraan yang dimiliki oleh sosok Jokowi.

“Tidak jarang kita melihat jokowi menggunakan pakaian adat dari daerah-daerah di luar jawa di berbagai acara resmi. Begitupun acara-avara keagamaan yang ia lakukan di luar jawa. Hal ini memberi kesejukan kepada keanekaragaman Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu menurut Pengamat Sosial Politik LIPI Fachry Ali menjelaskan keputusan pemindahan ibu kota oleh Jokowi menjadi akhir politik simbolik Jawa. Alasannya karena waktu pengumuman keputusan itu terjadi ketika kekuasaan simbolik, visi serta praktik kekuasaan Jawa dari era Soekarno sudah berakhir.

“Kemudian, konsentrasi kekuasaan secara struktural tidak lagi bisa ditegakkan melalui sistem demokrasi, pengagungan penguasa yang ditegakkan Soekarno dan Soeharto mulai luntur, penguasa tidak lagi menjadi wilayah monopoli wilayah elit, dan rakyat bertransformasi dari penonton menjadi aktor politik,” katanya.

Hal itu, kata dia, membentuk pertentangan politik dalam pemilihan presiden antara partai rakyat dengan partai kalangan elit. Kemudian tanda lain membentuk hubungan horizontal dan membuat Jokowi tidak bisa dikuasai elit.

“Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dari Jakarta lebih ditentukan pertimbangan-pertimbangan teknikal ekonomis dan pemerataan kemakmuran daripada hal yang bersangkutan dengan mitos dan konsepsi kesucian locus atau tempat,” pungkasnya. (OL-7)

Source : mediaindonesia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *