FKDM Sulbar Serukan Seluruh Pihak Agar Tidak Terjebak Dalam Konspirasi Politik 212

Persaudaraan Alumni 212 berencana akan mengadakan reuni pada 2 Desember 2019. Acara tersebut kemungkinan akan mengambil tempat di Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat. Reuni 212 tersebut digagas oleh ormas seperti PA 212, Front Pembela Islam FPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Forum Umat Islam FUI yang terlibat dalam Ijtima’ Ulama 4. Dimana mereka mengusung NKRI Bersyariah.

Ketua FKDM Sulbar, Nur Salim menilai rencana reuni akbar 212 di Monumen Nasional pada 2 Desember 2019 mendatang, sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Sebab, masalah-masalah yang sebelumnya dituntut pada aksi 212 lalu, telah selesai. “Dengan adanya rencana reuni alumni 212, sudah terbilang tidak relevan untuk dilakukan. Sebab secara historis, kegiatan tersebut berkaitan dengan protes Umat Islam terhadap kasus penistaan Agama” kata Nur Salim saat dihubungi via telepon, Selasa (19/11/2019).

Dia menjelaskan, bahwa agenda reuni 212 ini cenderung bergerak pada ranah politik praktis dengan menggunakan kekuatan soliditas atas nama Agama. “Dalam perkembangan selanjutnya, cenderung bergerak ke ranah Politik Praktis dengan menggunakan kekuatan soliditas atas nama Agama. Sehingga agenda Reuni 212 tidak relevan untuk disebut sebagai pertemuan umat Islam. Melainkan lebih pada upaya konsolidasi Politik,” ujarnya.

Dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulbar untuk tidak terpengaruh apalagi ikut-ikutan dengan agenda Reuni 212 tersebut. “Karena itu, selaku ketua FKDM Sulbar, menghimbau seluruh pihak agar tidak terjebak dalam konspirasi Politik 212. Sebab bukan hal mustahil, berpotensi menggiring opini umat Islam untuk ikut dalam arus agenda 212, yang cenderung memaksakan kehendak, serta berhaluan berbeda dengan Penerintah” kata Nur Salim.

Oleh karena itu, Nur Salim mengajak kepada seluruh kompomnen bangsa untuk mendukung Kebijakan Pemerintah sah saat ini serta waspada terhadap paham radikalisme dan rterorisme. “Saatnya seluruh komponen anak bangsa turut serta mendukung langkah dan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan KH. Maruf Amin. Senantiasa terus menerus waspada terhadap gerak dan langkah redikalisme. Sebab hal itu merupakan pintu masuk terorisme” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *