Guru Besar UIN: Seluruh Nilai Kekhalifahan Ada dalam Pancasila

Belakangan ini, Pancasila kerap kali dibenturkan sebagian kalangan dengan konsep kekhalifahan dalam Islam. Namun, Guru besar Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Oman Fathurahman, justru melihat ideologi Pancasila sesungguhnya mengandung keseluruhan nilai kekhalifahan.

“Sesungguhnya lima sila dalam Pancasila sudah merepresentasikan keseluruhan nilai kekhalifahan yang disebut dalam teks-teks agama, khususnya Alquran. Kalau Pancasila itu bisa diwujudkan secara paripurna oleh para pemimpin kita, saya yakin tidak akan ada lagi pemikiran untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain,” ungkap Oman dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Dia menjelaskan, dalam tradisi Islam, kata “khalifah” punya dua makna. Pertama, khalifah secara umum, yakni manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah menyebut Nabi Adam sebagai seorang khalifah yang diturunkan, seperti dijelaskan dalam Alquran Surah (QS) al-Baqarah ayat 30.

Kedua, khalifah secara khusus, yakni dimaksudkan dalam konteks pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan negara. Dalam sejarah kesultanan di Nusantara, para sultan banyak yang menggunakan gelar “khalifatullah fil ardh” atau khalifah di muka bumi. Gelar ini bisa dianggap mengandung dua arti sekaligus, baik sebagai manusia sempurna (insan kamil) makhluk Tuhan, maupun sebagai raja, wakil Tuhan untuk mengelola bumi.

“Apapun makna khalifah yang dirujuk, jelas bahwa misi Tuhan menjadikan manusia atau pemimpin sebagai khalifah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi semesta,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Oman, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin beragamnya kebudayaan manusia, sebutan pemimpin dan sistem pemerintahan menjadi semakin variatif. Makna khalifah pun perlu dimaknai secara substantif dalam konteks masing-masing, termasuk dalam konteks Indonesia.

“Makna substantif yang tidak boleh hilang adalah khalifah sebagai pengemban kemaslahatan dan keadilan. Karenanya, semua pemimpin Indonesia harus bisa mewujudkan kemaslahatan dan keadilan itu sebagaimana menjalankan praktik agama juga harus dipahami sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan kemaslahatan bernegara,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Oman, semua pemimpin Indonesia harus bisa mewujudkan kemaslahatan dan keadilan itu dengan jalan dan caranya masing-masing. Mengingat bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap pemimpin, dan juga manusia, Indonesia harus memahami pengabdian kepada negara ini.

“Karena hal itu sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama, sebagaimana menjalankan praktik agama juga harus dipahami sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan kemaslahatan bernegara. Inilah sesungguhnya substansi makna khalifah dalam konteks manusia Indonesia,” tutur pria yang juga staf ahli menteri agama bidang manajemen komunikasi dan informasi itu.

Oman mengungkapkan, sejatinya umat Islam harus mencontoh sikap Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan. Karena bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW adalah “uswah hasanah” atau teladan yang baik.

“Tetapi, jangan keliru, dalam konteks kepemimpinan, Nabi Muhammad bukan khalifah (pengganti), dia justru pemimpin yang digantikan oleh para sahabatnya. Nabi Muhammad adalah khalifah dalam konteks sebagai manusia sempurna, yang harus diteladani,” ungkap pria Kelahiran Kuningan, Jawa Barat, 8 Agustus 1969 itu.

Oman mengatakan, ketika terjadi kerusakan ataupun pertikaian di bumi dan lingkungan sosial yang tidak harmonis, maka perilaku buruk manusia terhadap semesta tidak berarti menghilangkan statusnya sebagai khalifah di muka bumi. Ini karena setiap manusia bertanggung jawab terhadap kedamaian di muka bumi.

Pakar Filologi Islam itu menjelaskan, dalam sejarah manusia ada yang berhasil mewujudkan kemaslahatan, yang disimbolkan oleh Habil. Namun ada yang gagal, yang disimbolkan oleh Qabil.

“Tugas kita semua untuk terus memperbaiki agar amanah Tuhan kepada kita sebagai khalifah, dapat kita emban dengan baik, jangan mengkhianati-Nya dengan merusak semesta,” ucap Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Untuk itu, dia menyatakan, sebagai warga negara Indonesia dan umat beragama yang baik, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menghormati sesama. Apalagi para pendiri bangsa ini juga terdiri dari wakil kelompok agama yang sangat beragam di Indonesia. Mereka sudah sepakat untuk menjalankan ajaran agama masing-masing di bawah sistem pemerintahan yang disepakati, yakni Pancasila dan UUD 1945.

“Tindakan apapun dengan mengatas namakan agama yang berdampak pada rusaknya tata nilai kemanusiaan atau bertujuan untuk merusak kesepakatan bersama sebagai sebuah bangsa, maka itu sama artinya dengan tidak menjalankan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi,” tutur peraih doktoral bidang Filologi dari Universitas Indonesia itu.

Untuk itulah, cara pandang keagamaan yang moderat perlu dikedepankan, yakni cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan yang lebih menekankan pada substansi ajaran, tidak ekstrem, tidak berlebih-lebihan.

Pria yang juga anggota The Islamic Manuscript Association (TIMA), di Cambridge University, Inggris itu pun menyampaikan, cara paling efektif untuk mengajak masyarakat untuk menangkal ideologi lain yang bertentangan dengan prinsip NKRI adalah dengan memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik itu adalah dengan berbuat adil dan wujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber : indonesiainside.id/Urba Adiwijaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *