Kearifan Lokal dalam Menangkal Radikalisme

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, melaporkan dari Darussalam, Banda Aceh

Mengingat hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, mengenangkan saya pada perjalanan penelitian dosen tahun 2019 silam. Ya, saat itu saya bersama tim peneliti lainnya mencari informasi yang berkaitan dengan eksistensi sosialisasi nilai Pancasila dalam  masyarakat Aceh. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mencari solusi alternatif dari maraknya wacana radikalisme yang mulai bermunculan di Indonesia masa itu.

Adapun judul penelitian yang kami angkat”Peran Kearifan Lokal dalam Menangkal Radikalisme di Aceh.” Meski tak ada variabel ‘Pancasila’ dalam judul tersebut, tapi secara khusus radikalisme yang dimaksud adalah sebuah gerakan atau konsep pemikiran yang tidak setuju dengan Pancasila selaku ideologi negara Indonesia. Lebih lanjut, radikalisme yang dikaji juga termasuk ketidaksetujuan oknum tertentu terhadap sistem pemerintahan Indonesia yang berdaulat.

Pada kesempatan ini, saya bukan bermaksud ingin membahas panjang lebar mengenai isi penelitian, tapi hanya ingin berbagi pengalaman terkait bagaimana Aceh mempertahankan eksistensi Pancasila melalui kearifan lokal yang ada.

Secara historis, Aceh termasuk daerah yang memiliki dimensi kearifan lokal yang begitu kentara. Kearifan lokal di Aceh bukan hanya sebatas pameran budaya dan adat istiadat belaka, melainkan lebih dari itu, yakni mampu menjadi resolusi konflik terhadap problematika yang terjadi. Hal itu tak terlepas dari karakteristik masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai tradisi keacehannya.

Sebagai contoh, orang Aceh sangat memuliakan ulama (teungku). Bisa dikata, kepatuhan orang Aceh terhadap ulama lebih kuat dibandingkan otoritas pemerintah sekalipun. Teungku bagi orang Aceh merupakan benteng terakhir (tempat bertanya) yang menjaga kesatuan dan perdamaian antara Aceh dan pihak lainnya.

Sebagai contoh, dari hasil wawancara dengan seorang guru besar di UIN Ar-Raniry tergambar bahwa dahulu semasa konflik Aceh dan Indonesia, ada seorang anak muda pengangguran yang diajak untuk bergabung dengan suatu gerakan antinegara (separatis). Pemuda tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Sandal saja ia tak punya. Jika ia mau bergabung menentang Indonesia, maka ia akan diberi gaji walaupun belum banyak. Minimal uang makan harian dan uang rokoknya sudah aman. Sebelum menyetujui, pemuda tersebut meminta waktu berpikir. Nah, waktu itu ia gunakan untuk bertanya kepada teungku di dayah selaku alim ulama.

Singkat cerita, sang teungku menjelaskan bahwa; “Membunuh sesama Islam, yang menembak masuk neraka, yang tertembak juga masuk neraka!” Artinya, teungku tersebut mencoba menasihati sang pemuda agar memilih jalur damai jika ingin merebut atau mengembalikan hak-hak rakyat Aceh yang mungkin saat itu masih jauh panggang dari api.

Kejadian di atas menunjukkan bahwa Aceh sangat menghormati teungku dan menjadikan mereka sebagai penasihat sebelum mengambil suatu keputusan yang penting dalam hidupnya. Tidak hanya itu, banyak kasus lain yang sering dipecahkan oleh masyarakat Aceh melalui jalur kearifan lokal. Salah satunya adalah kebiasaan orang Aceh yang gemar melaksanakan musyawarah atau mufakat bersama di dalam masjid atau meunasah. Tradisi ini sudah terjadi berabad tahun lalu ketika Aceh masih dalam masa kesultanan. Masyarakat Aceh percaya bahwa melalui mediasi masjid selaku tempat ibadah akan menciptakan suasana sejuk dan damai guna menemukan solusi terbaik dalam menyikapi problematika yang ada.

Kejadian di atas menunjukkan bahwa Aceh sangat menghormati teungku dan menjadikan mereka sebagai penasihat sebelum mengambil suatu keputusan yang penting dalam hidupnya. Tidak hanya itu, banyak kasus lain yang sering dipecahkan oleh masyarakat Aceh melalui jalur kearifan lokal. Salah satunya adalah kebiasaan orang Aceh yang gemar melaksanakan musyawarah atau mufakat bersama di dalam masjid atau meunasah. Tradisi ini sudah terjadi berabad tahun lalu ketika Aceh masih dalam masa kesultanan. Masyarakat Aceh percaya bahwa melalui mediasi masjid selaku tempat ibadah akan menciptakan suasana sejuk dan damai guna menemukan solusi terbaik dalam menyikapi problematika yang ada.

Ada empat kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian kami, yakni Kota Banda Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Pemilihan daerah tersebut ditargetkan mampu mewakili Aceh secara keseluruhan dengan variasi etnis yang berbeda.

Yang ditunjuk sebagai informan pokok dalam riset ini adalah perwakilan Majelis Adat Aceh (MAA), perwakilan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan cendekiawan atau tokoh yang memahami sejarah dan kebudayaan Aceh.

Menurut Abdul Muin, Ketua MAA Aceh Tamiang, model kearifan lokal Aceh Tamiang dalam menyelesaikan kasus adalah ‘peradilan adat’. Ini sebuah lembaga khusus yang memisahkan antara peradilan negara dan peradilan adat. Sebelum kasus-kasus berkenaan dengan masalah masyarakat diangkat ke ranah hukum, maka pihak masyarakat harus menyelesaikannya melalui lembaga peradilan adat. Hal ini disetting agar masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus menghabiskan biaya tinggi ketika diajukan ke peradilan pemerintah.

Ada empat kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian kami, yakni Kota Banda Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Aceh Barat. Pemilihan daerah tersebut ditargetkan mampu mewakili Aceh secara keseluruhan dengan variasi etnis yang berbeda.

Yang ditunjuk sebagai informan pokok dalam riset ini adalah perwakilan Majelis Adat Aceh (MAA), perwakilan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan cendekiawan atau tokoh yang memahami sejarah dan kebudayaan Aceh.

Menurut Abdul Muin, Ketua MAA Aceh Tamiang, model kearifan lokal Aceh Tamiang dalam menyelesaikan kasus adalah ‘peradilan adat’. Ini sebuah lembaga khusus yang memisahkan antara peradilan negara dan peradilan adat. Sebelum kasus-kasus berkenaan dengan masalah masyarakat diangkat ke ranah hukum, maka pihak masyarakat harus menyelesaikannya melalui lembaga peradilan adat. Hal ini disetting agar masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus menghabiskan biaya tinggi ketika diajukan ke peradilan pemerintah.

Kearifan lokal di Aceh Barat yang berkontribusi dalam menangkal radikalisme adalah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT). Majelis ini menjadi media yang efektif dalam mentransfer nilai-nilai cinta tanah air dan menjaga perdamaian. Materi yang diajarkan oleh pihak MPTT juga menyentuh ke wilayah dayah sehingga para santri sejak dini sudah dibentengi dari paham radikal melalui penanaman akidah yang baik dan benar.

Di Aceh Tengah, istilah adat yang terkenal adalah ‘Iserahan Anakku Tengku Guru’, yang artinya penyerahan anak secara total ke sekolah atau guru. Sebuah kepercayaan masyarakat Gayo bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab pendidik karena merekalah yang lebih paham di bidangnya. Melalui kebiasaan ini, penangkalan nilai radikalisme disosialisasikan oleh pihak sekolah yang secara formal memiliki muatan pendidikan terkait Pancasila dan kewarganegaraan.

Khusus di Banda Aceh, mungkin memiliki corak dan karakter yang tak jauh berbeda dengan kearifan lokal Aceh pada umumnya. Apalagi secara geografis, Banda Aceh merupakan wilayah yang berdekatan dengan Aceh Besar, maka secara otomatis nilai kebudayaannya tak jauh beda seperti meuseuraya, meurukon, khanduri, peusijuek, dan lainnya.

Melalui berbagai kearifan lokal tersebut nilai-nilai kebersamaan senantiasa terjaga. Itu pula yang menyebabkan ketahanan nasional bermasyarakat di Aceh masih kondusif hingga kini. Dengan hidup berdampingan dan bersosial baik dalam acara adat maupun keagamaan, masyarakat Aceh senantiasa menjaga satu sama lain dari paham radikal atau ajaran yang dinilai melenceng.

Dari semua observasi penelitian di atas, ada lembaga khusus yang secara intens menyebarkan nilai-nilai Pancasila atau ketahanan negara. Mereka adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang ada pada setiap kabupaten/kota masing-masing. Badan ini secara rutin mengajarkan dan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya memahami ideologi negara selaku alat pemersatu bangsa. Kesbangpol juga memantau bahkan memfilter aliran politik yang berkembang di daerahnya. Bahkan jika ada salah satu partai memuat nilai radikalisme atau paham yang bertentangan dengan Pancasila maka akan diberantas sejak dini oleh lembaga tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *